Linda Sari
Bukittinggi-Dalam bincang santai wartawan dengan pasangan calon walikota nomor urut 01, Buya Marfendi Fauzan Hafiz di Lapau Pak Mukhlis depan RS Yarsi Selasa 19/11/24 siang, Marfendi mengungkapkan bahwa walikota itu adalah pejabat, kalau pejabat kerjanya adalah menjalankan hal baik yang sudah ada dan memperbaiki yang kurang baik, serta berinovasi melengkapi yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang sangat penting juga walikota harus memastikan semua komponen bisa berjalan menuju target yang diinginkan, untuk itulah gunanya Walikota harus punya satu orang wakil, satu orang sekda, tiga orang staf ahli dan tiga orang asisten, agar mampu menyelesaikan masalah kota.
Untuk pelaksana kerja juga dibantu oleh kepala-kepala dinas beserta seluruh staf di bawahnya, agaknya dengan 3.600an ASN dan lebih dari 1.000 pegawai kontrak kita akan mampu menyelesaikan persoalan serumit apapun dikota yang kecil ini, asal walikota bersama wakilnya mampu menggerakkan semua ASN dan pegawai kontrak yang ada, dan tentu selalu mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap kerja semua pegawai yg ada di Bukittinggi.
|
Baca juga:
Tony Rosyid: Demokrat Dalam Jebakan PDIP?
|
"Walikota harus mampu menggerakkan semua OPD, dan memastikan berjalan di atas peraturan yang benar, sehingga semua permasalahan Bukittinggi dapat diselesaikan dengan baik" ungkap Marfendi
Tentang sampah misalnya, tinggal di tanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH ) apa yang terjadi tentang sampah di Bukittinggi, sampai diberitakan oleh media bahwa Bukittinggi nomor urut kedua terkotor di Sumatera Barat. Tentu kita tanya kepala dinas LH, apa yang terjadi, cari akar masalahnya, dan cari apa solusinya, tetapkan prediksi waktu penyelesaiannya.
Persoalan Banjir misalnya, tinggal dipanggil kepala dinas Perkim dan kepala dinas PU, Kenapa ada banjir di kota yang kanan dan kirinya ada jurang, kita minta kedua kepala dinas ini menemukan dimana masalahnya apa yang solusinya, dan berapa lama menuntaskan masalah tersebut. Dan begitulah semua dinas menyelesaikan semua masalah yg ada, berikut solusinya.
"Walikota tinggal memonitor dan mengevaluasi kerja setiap OPD sesuai waktu yg telah ditentukan, seandainya tidak tercapai target, tinggal diberi peringatan satu dua dan tinggal, kalau sampai peringatan tidak tidak tercapai juga, maka kepala dinasnya tinggal dipindah ke bidang lain yg lebih cocok dengan keahliannya" papar Marfendi.
Selanjutnya walikota juga harus mampu mengaktifkan peran serta masyarakat, sehingga pemerintah tidak berjalan sendiri dalam membangun Bukittinggi ini.
"Membuat masyarakat berperan aktif bersama pemerintah itu punya seni tersendiri yang butuh pengalaman yang banyak, di situlah peran ASN senior yang sudah banyak berpengalaman di masyarakat, dipastikan mampu menggerakkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun kota Bukittinggi" tutupnya.(MF).
Updates 
ADV.CO.ID